Implementasi Kebijakan Protokol Pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan keprotokolan di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Mazmanian dan Sabatier, yang menekankan tiga variabel utama: karakteristik kebijakan, kapasitas implementor, dan variabel eksternal yang memengaruhi hasil. Penelitian ini menggunakan  kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan keprotokolan relatif mudah dikendalikan berkat landasan hukum yang jelas, struktur organisasi yang teratur, dan pemanfaatan teknologi informasi. Hambatan teknis dapat diatasi melalui koordinasi, kesiapan sumber daya manusia, serta strategi adaptif seperti buffer waktu dan jalur komunikasi tunggal. Namun, peningkatan kapasitas SDM dan penguatan koordinasi lintas sektor masih diperlukan, terutama untuk acara berskala besar atau internasional. Temuan juga menunjukkan bahwa variabel eksternal seperti dukungan politik, budaya kerja, kolaborasi lintas instansi, serta dukungan masyarakat berperan penting memperkuat efektivitas implementasi kebijakan, sejalan dengan pandangan Mazmanian dan Sabatier mengenai pentingnya konteks sosial-politik dalam implementasi.